Nama Kelompok :
Angga Priyambada
( 28211642 )
Annisa
Nurmallasari ( 20211968 )
Ahmad Nofandi ( 28211403 )
Anggi Defri
Pratama ( 20211884 )
Kelas : 2EB08
Tema : Hukum Perdata
Kumpulan
soal tentang hukum perdata
1. Didunia
terdapat tiga macam sistem ekonomi yang dianut oleh negaranegaradi belahan bumi
ini. Sistem ekonomi liberal, sosialis dan campuran. Indonesia memilih sistem ekonomi ?
a. Campuran
b. Sosialis
c. Liberal
d. Kapitalis
2. Peraturan
mengenai larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha TidakSehat , disebutkan ada lima alat bukti yang dapat
digunakan bagiKomisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu keterangan saksi,
keterangan ahli,surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku
usaha. Terdapat pada undang-undang ?
a. Undang-Undang Nomor5 Tahun 1999 pasal 41
a. Undang-Undang Nomor5 Tahun 1999 pasal 41
b.
Undang-Undang Nomor5 Tahun 1999 pasal 42
c.
Undang-Undang Nomor6 Tahun 1999 pasal 41
d.
Undang-Undang Nomor6 Tahun 1999 pasal 42
3. indikasi terjadinya kartel melalui
metode analisis ekonomi , beberapa diantaranya adalah?
a. Faktor kepribadian dan faktor budaya
b. Faktor social dan faktor budaya
c. Faktor structural dan faktor
perilaku
d. Faktor internal dan faktor eksternal
4. suatu bentuk perjanjian yang dibuat oleh dua atau lebih pelaku
usaha sejenis, dengan maksud untuk mengendalikan produksi, harga dan wilayah
pemasaran. Adalah pengertian dari ?
a. Monopoli
b. Oligopoly
c. Perdagangan bebas
d. Kartel
5. tempat
bagi manusia untuk mengabdikan diri satu dengan yang lain dan saling
menghormati perasaan serta merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga
sebagai dasar masyarakat dan Negara.
Adalah pengertian dari ?
a. perkawinan
b. pengabdian
c. perceraian
d. hukum perdata
6.
Pemerintah
telah mengeluarkan beberapa Peraturan – Peraturan dan Undang – Undang yang
mengatur tentang perkawinan yang menjelaskan tentang Perkawinan yang berlaku
bagi semua warga Negara. Adalah ?
a.
Undang – Undang Nomor 1 tahun 1947
b.
Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974
c.
Undang – Undang Nomor 1 tahun 1874
d.
Undang – Undang Nomor 1 tahun 1847
7. suatu jalan bagi pemilik harta
kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang
pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah
si pewaris meninggal dunia. Adalah pengertian dari ?
a. hukum adat
b. hukum pidana
c. hibah wasiat
d. hukum perdata
8. Dalam KUH Perdata yang menerangkan bahwa kemungkinan saat si
peninggal warisan menyatakan keinginan terakhirnya kepada Notaris tidak
dihadiri oleh saksi-saksi dan Notaris menulisnya, jika hal ini benar maka
sebelum tulisan Notaris ini dibacakan terlebih dahulu si peninggal warisan
menyatakan keinginannya dengan singkat dan jelas di hadapan saksi-saksi. Adalah
pasal ?
a. Pasal 939 Ayat 1
b. Pasal 999 Ayat 1
c. Pasal 933 Ayat 2
d. Pasal 939 Ayat 2
9. berdasarkan KUH Perdata, bahwa si
peninggal warisan diizinkan untuk menuliskan keinginan terakhirnya dalam surat
di bawah tangan, maksudnya adalah tidak terdapatnya campur tangan seorang
Notaris, namun dalam hal ini cuma mengenal penunjukkan orang-orang yang
diwajibkan melaksanakan testamen (executeur testamentair), perihal pemesanan
mengenai penguburan serta tentang penghibahan pakaian, perhiasan serta alatalat
rumah tangga. Terdapat pada pasal ?
a. Pasal 935
b. Pasal 999
c. Pasal 933
d. Pasal 939
10. Didasarkan pasal
berapakah yang menjelaskan tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak
hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan
berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang –
undangan yang berlaku. ?
a. Pasal 38 ayat (1)
Undang – Undang Nomor 23 tahun 2001
b. Pasal 39 ayat (1)
Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002
c. Pasal 39 ayat (1)
Undang – Undang Nomor 23 tahun 2003
d. Pasal 37 ayat (1)
Undang – Undang Nomor 23 tahun 2001
11. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak
, ketika orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut
meskipun kebendaan itu belum diserahkan ataupun kebendaan itu belum dibayarkan
. Pernyataan diatas termasuk kitab undang-undang hukum perdata pasal ?
a. Pasal 1457
b. Pasal 1458
c. Pasal 1459
d. Pasal 830
12. Hak atas tanah dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam yaitu kecuali ?
a.
Hak
milik
b.
Hak
guna usaha
c.
Hak
tanggungan
d.
Hak
guna bangunan
13. Hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang
sistem dan azas-azas hukum waris , tentang harta warisan , pewaris dan waris
seta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari
pewaris kepada pewaris . Pernyataan diatas termasuk pengertian dari ?
a.
Sistem pewarisan individual
b.
Sistem pewarisan mayorat
c.
Sistem
pewarisan kolektif
d.
Hukum
waris adat
14. Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak ,
dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan
. Termasuk sistem keturunan ?
a.
Sistem
patrilineal
b.
Sistem
matrilineal
c.
Sistem
parental atau bilateral
d.
Sistem
pewaris mayorat
15. Pejabat Pembuat Akta Tanah (umum) adalah pejabat umum
yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan
hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun .
Adalah pengertian dari ?
a.
Efendi
Perangin
b.
Peraturan
Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 1
Tahun 2006
c.
A
.P Perlindungan
d.
Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
16. Penyelenggaraan pembangunan yang membangun rumah susun
diatas tanah yang di kuasai dengan hak pengelolaan , wajib menyelesaikan status
hak guna bangunan di atas hak pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebelum menjual satuan rumah susun yang
bersangkutan . Termasuk ketentuan undang-undang nomor ?
a.
Nomor 4 tahun 1989
b.
Nomor 24 tahun 1997
c.
Nomor 16 tahun 1985
d.
Nomor 37 tahun 1998
17. Perlimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan
pemberian hak atas tanah negara dikatakan bahwa tanah HGBatas tanah HPL
diberikan dengan suatu keputusan pemberian hak oleh kepala kantor pertanahan
kabupaten/kotamadya berdasarkan usul dari pemegang HPL . termasuk ketentuan
undang-undang nomor ?
a.
Nomor 40 tahun 1996
b.
Nomor 37 tahun 1998
c.
Nomor 9 tahun 1999
d.
Nomor 3 tahun 1999
18. Pengaturan yang mengenai hak milik atas tanah dalam UUPA
di jumpai dalam III pasal 20 sampai dengan 27 yang memuat prinsip-prinsip umum
tentang hak milik atas tanah .
pengertian menurut ?
a.
Soejono
b.
Maria
S.W Sumardjono
c.
Ali
Achmad Chomzah
d.
Prof
. Boedi Harsono
19. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian
hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia
meninggal dunia , akan beralih kepada orangyang masih hidup . pernyataan diatas
termasuk pasal ?
a.
Pasal
20 ayat 2
b.
Pasal
830 KHUPerdata
c.
Pasal
28 ayat 3
d.
Pasal
35 ayat 3
20. Hak penguasaan yang diatur pengaturannya dalam peraturan
undang-undang nomor 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah negara .
Pengertian dari ?
a.
Hak
beheer (HPL)
b.
Hak
milik
c.
Hak
guna usaha
21. Hak membuka tanah Warisan yaitu suatu
cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang
melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang
manusia. Pengertian kewarisan tersebut dirumuskan oleh ….
a.
R. Idris Ramulyo
b.
Wirjono Prodjodikoro
c.
Pitlo
d.
Drs. A. sad Yunus
22. 1)
Adanya Pewaris
2) Adanya Orang yang
meninggal
3) Adanya Ahli Waris
4) Adanya Harta Warisan
5) Adanya Mawaris
Dari unsur-unsur diatas, manakah yang termasuk
unsur dalam kewarisan….
a.
1,2,3
b.
2,4,5
c.
1,3,4
d.
2,3,4
23.
Dalam bahasa Arab Mawaris yaitu….
a.
Perpindahan
b.
Pernerimaan
c.
Pemberian
d.
Penggantian
24.
Didalam kewarisan adanya pergantian
tempat, pergantian tempat biasa disebut juga….
a.
Mawaris
b.
Ahli waris
c.
Platsvervulling
d.
Tamakiran
25.
Orang-orang yang dipandang tidak pantas
menjadi ahli waris yang disebutkan didalam KUHPerdata, yaitu ….
a.
Mereka yang berselisih dengan pewaris
b.
Mereka yang telah dihukum karena mencoba
mambunuh pewaris
c.
Mereka yang pernah dipenjara
d.
Mereka yang berbeda agama dengan pewaris
26.
Badan hukum yang mengatur pelaksanaan
simpan pinjam oleh koperasi, yaitu….
a. UU
No. 25 Tahun 1992
b. UU
No. 17 Tahun 2012
c. PP
No. 9 Tahun 1995
d. PP
No. 4 Tahun 1994
27.
Pendirian koperasi harus dibuat secara
otentik dan disahkan oleh….
a. Mentri
b. Presiden
c. DPR
d. MPR
28.
UU No. 17 Tahun 2012 tentang
perekonomian menyebutkan bahwa koperasi mempunyai perangkat organisasi koperasi
yang terdiri atas….
a. Ketua,
Anggota, Pengawas
b. Ketua,
Pengurus, Pengawas
c. Pengurus,
Pengawas, Rapat Anggota
d. Ketua,
Anggota, Rapat Anggota
29.
1) Operasional
2) Penghimpunan Dana
3) Perkumpulan Anggota
4) Perjanjian Jaminan
5) Pengambilan Keuntungan
Dari konsep diatas yang
termasuk konsep dasar Koperasi Simpan Pinjam adalah….
a. 1,2,3
b. 2,3,5
c. 1,4,5
d. 1,2,4
30.
Persaman antara koperasi simpan pinjam
dan koperasi jasa keuangan syariah baitul maal wa tamwil, kecuali….
a.
Diperbolehkannya pembebanan sebagai
jaminan dalam pemberian pinjaman
b.
Tentang penandatanganan akta koperasi
c.
Dalam melakukan perjanjian pinjaman
d.
Pihak yang melakukan kegiatan tersebut
31.
Hukum yang
mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan
perseorangan yang lainnya adalah pengertian dari …
A.
Hukum perdata
B.
Hukum nasional
C.
Hukuman
D.
Aspek-aspek hukum
32. Dibawahin adalah
Asas-asas Hukum Perikatan , kecuali …
A. Asas Kepercayaan
B. Asas Persamaan Hukum
C. Asas Kesimbangan
D. Asas kebersamaan
A. Asas Kepercayaan
B. Asas Persamaan Hukum
C. Asas Kesimbangan
D. Asas kebersamaan
33. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia
adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan
…
A. Code de Commerce
B. Burgerlijk Wetboek
C. Corpus Juris Civilis
D. Code Civil
A. Code de Commerce
B. Burgerlijk Wetboek
C. Corpus Juris Civilis
D. Code Civil
34. Yang bukan merupakan kegiatan bank umum …
A. Menyalurkan dana lewat
pemberian kredit kepada masyarakat
B. Menerbitkan surat pernyataan pengakuan hutan
C. Memindahkan
uang untuk kepentingan sendiri atau untu kepentingan nasabah
D. Mengatur kepentingan warga negara
perseorangan
35. BAPEPAM
merupakan singkatan dari …
A.
Badan
Penggerak Pasar Modal
B.
Badan
Pengawas Pasar
C.
Badan
Penyaring Pasar Modal
D.
Badan
Pelaku Pasar Modal
36.
Yang bukan merupakan unsure-unsur dari pasal1365 BW adalah …
A. Ada
perbuatan melawan hukum
B. Ada kesalahan
C. Ada timbal balik
D. Ada kerugian
B. Ada kesalahan
C. Ada timbal balik
D. Ada kerugian
37. metode penataan hubungan yang
produktif antara dua pihak di mana kedua berkontribusi pada produksi atau distribusi dari produk atau jasa, termasuk pengertian dari …
A. Waralaba
B. Payment
C. Moustache
D. Ecpense
B. Payment
C. Moustache
D. Ecpense
38. Sebutkan
jenis-jenis waralaba …
A. Bisnis - manajement
B. manajement - format
C. Akuntasi - manajement
D. Bisnis – format
B. manajement - format
C. Akuntasi - manajement
D. Bisnis – format
39. Sebutkan
salah satu struktur waralaba …
A. Abstrak
B. Frekuensi klausul kontrak
C. Internal
D. Eksternal
B. Frekuensi klausul kontrak
C. Internal
D. Eksternal
40. Sebutkan salah satu struktur relasional dari
waralaba …
A. Abstrak
B. Frekuensi klausul kontrak
C. Sifat bursa
D. Eksternal
B. Frekuensi klausul kontrak
C. Sifat bursa
D. Eksternal
Jawaban :
1 . A
2.
B
3.
C
4.
D
5.
A
6.
B
7.
C
8.
D
9.
A
10. B
11. B
12. C
13. D
14. A
15. B
16. C
16. C
17. D
18. A
19. B
20. A
21. B
22. C
23. A
24. C
25. B
26. C
27. A
28. C
29. D
30. B
31. A
32. D
33. B
34. A
35. B
36. C
37. A
38. D
39. B
39. B
40. C
www.gunadarma.ac.id
www.gunadarma.ac.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar